Manajemen Pengelola Property pada hakekatnya juga manajemen SDM suatu institusi. Tiap institusi dapat memposisikan bagian ini sesuai dengan urgensinya dan besar kecilnya kebutuhan. Sebagai contoh, dalam lingkup instistusi pemerintah pusat, yang disebut dengan Pengelola barang (pengelola property-Red)adalah pejabat setingkat menteri, dalam hal ini dijabat oleh Menteri Keuangan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Namun untuk perusahaan swasta, pabrik misalnya, pengelolaan property bisa saja hanya dibentuk dalam unit atau divisi yang dikepalai oleh kepala unit, kepala devisi, mandor atau setingkatnya. Demikian juga untuk unit-unit kantor yang lebih kecil, mungkin hanya perlu satu atau beberapa orang untuk menangani property yang ada.
Dilihat urgensi kedudukannya dalam unit kerja, Pengelola property dapat dikategorikan sebagai pekerjaa utama, dapat pula sebagai pekerja pendamping. Sebagai contoh, unit kerja bidang rental alat berat ataupun mobil, Pengelola property menjadi bagian yang sangat penting baik untuk pengadaan, pemeliharaan, maupun pemanfaatannya. Tetapi bagi perusahaan seperti jasa pemasaran, jasa keuangan, atau jasa pendidikan, pengelola property dikategorikan sebagai pekerja pendamping.
Kepentingan unit kerja yang lebih memprioritaskan bisnis utama ketimbang pekerjaan pendamping (dan ini sudah menjadi lazimnya)sering kali membuat perbedaan pandangan terhadap pekerjaan maupun pengelola itu sendiri. Adanya gap seperti ini sangat berpotensi timbul permasalahan internal yang pada akhirnya mengganggu tujuan perusahaan.
Terlepas dari gap antar pekerja yang memang sering terjadi, manajemen sudah semestinya menempatkan karyawan secara selektif untuk pengelola property. Manajemen perlu melihat sisi psikologis yang mungkin timbul baik sebelum ataupun setelah karyawan ditempatkan sebagai pengelola property. Ada memang orang yang justru senang dengan kerja di bidang aset, tetapi tidak sedikit yang merasa rendah diri dengan urusan kerja yang bukan kerjaan utama unit kerjanya.
